 |
| KPAI dorong pengesahan PP TKPAPSE untuk perlindungan anak dari judi online. (Dok. Ist) |
Jakarta, IDNHits.com – Ancaman dunia digital terhadap anak-anak kian meningkat, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE).
Regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya di dunia maya, termasuk judi online, kekerasan digital, dan eksploitasi.
Pentingnya kerangka hukum untuk keamanan anak
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menekankan bahwa regulasi yang jelas diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengurangi risiko yang mengintai anak-anak di ruang digital.
"Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan efektif dalam tata kelola perlindungan anak di dunia digital, maka akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak secara positif, sekaligus memitigasi risiko yang ada," ujar Ai dalam audiensi dengan Menteri Komunikasi Digital (Komdigi), Meutya Hafid, Senin (2/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, isu-isu utama seperti bahaya judi online turut menjadi perhatian penting.
Strategi literasi digital untuk melawan judi online
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasinya atas masukan dari KPAI.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menjadikan literasi digital sebagai salah satu prioritas utama, terutama untuk meningkatkan pemahaman anak-anak terkait bahaya judi online.
"Memperkuat literasi digital mengenai bahaya judi online kepada anak-anak menjadi prioritas kami dan ini akan dilakukan secara masif, karena jika hanya menutup situs, masalah tersebut akan terus muncul kembali," jelas Meutya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk edukasi lintas sektor dan rehabilitasi untuk anak-anak yang sudah terdampak oleh kecanduan judi online.
Alternatif edukasi melalui tayangan anak
Sebagai langkah nyata, Komdigi menjalin kerja sama dengan beberapa stasiun televisi untuk menghidupkan kembali program tayangan edukatif khusus untuk anak-anak.
Program ini dirancang untuk menjadi alternatif hiburan yang bermanfaat, terutama pada jam-jam tertentu.
"Upaya ini penting untuk mengalihkan perhatian anak dari ponsel ke TV yang lebih mendidik. Ini adalah bagian dari usaha untuk mencerdaskan bangsa, khususnya untuk anak-anak," ungkap Meutya.
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengontrol konten yang ada di media sosial seperti TikTok dan Facebook.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan pihak platform agar aturan di Indonesia tetap dihormati.
Orangtua sebagai kunci pengawasan anak
Kawiyan, anggota KPAI yang bertugas pada Klaster Anak Korban Pornografi, menggarisbawahi pentingnya peran orangtua dalam mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital.
"Kesenjangan pengetahuan teknologi antara orangtua dan anak-anak dapat memengaruhi perlindungan anak. Sehingga, orangtua diimbau untuk lebih aktif mendampingi dan mengedukasi anak-anak mereka mengenai cara menggunakan internet dengan aman," ungkap Kawiyan.
Mewujudkan ekosistem digital yang aman untuk anak
Dengan sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak, isu perlindungan di dunia digital menjadi prioritas utama.
Meskipun internet membawa banyak manfaat, risiko seperti perundungan, eksploitasi seksual, dan kecanduan teknologi tetap menjadi ancaman serius.
Ketua KPAI, Ai Maryati, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menciptakan ruang digital yang sehat bagi anak-anak.
Salah satu langkah konkret adalah penyusunan peta jalan perlindungan anak di dunia digital yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Melalui kerja sama erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang mendukung perkembangan mereka sekaligus terlindungi dari ancaman dunia maya.
